Presiden: Jangan Ada Lagi Rakyat Miskin tak bisa berobat

BOGORnews,== Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan seluruh masyarakat miskin akan tercakup layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014 sehingga seharusnya tidak akan ada lagi keluhan dari warga miskin yang tidak bisa berobat.

"Melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan saya tidak mau mendengar ada pekerja yang tak terlindungi, saya tidak mau mendengar ada rakyat miskin yang tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata Presiden pada peresmian pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013)

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional, ia menjelaskan, akan menyediakan layanan kesehatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit kepada masyarakat miskin.

"Ini jawaban pemerintah atas keinginan rakyat Indonesia. Dengan layanan ini tidak ada kekhawatiran dan rasa was-was untuk dapatkan jaminan kesehatan," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, mulai 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional akan memberikan layanan kepada 21 juta orang atau 48 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

"Ini lompatan besar yang dilakukan negara kita sejak Indonesia merdeka. Layanan ini tidak tertandingi oleh lembaga asuransi manapun," katanya.

Pada tahap kedua mulai 1 Januari 2019, ia melanjutkan, seluruh rakyat Indonesia ditargetkan telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan bisa memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi pesertanya.

"Saat ini semua warga negara Indonesia dan pekerja asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan dan membayar iuran mendapat pelayanan jaminan kesehatan," katanya.

Sementara BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi mulai 1 Juli 2015. Sebelumnya Jamsostek tetap memberikan pelayanan kepada peserta lama, kecuali layanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang sudah dipindahkan ke BPJS Kesehatan.

Sebelumnya,  Menko Kesra Agung Laksono, sebelumnya mengatakan setidaknya 1.700 rumah sakit di berbagai daerah telah menandatangani nota kerja sama (MoU) untuk pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan.

"Dari 2300 rumah sakit, baru 1700an yang sudah join (bergabung), sudah MoU, seluruh Indonesia. Apakah rumah sakit pemerintah, daerah, maupun swasta," katanya.

1.700 rumah sakit tersebut, nantinya akan melayani masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan dari penyelenggaraan BPJS bidang kesehatan.  BPJS ini merupakan amanat dari Undang-Undang 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan Rp19,9 triliun pada APBN 2014 untuk asuransi kesehatan bagi 86,4 juta warga miskin dan kurang mampu. Selain itu, lebih dari 35 juta jiwa para PNS, aparat kepolisian dan pegawai BUMN telah tergabung dalam program tersebut.

Sehingga total terdapat 121,6 juta jiwa yang bergabung dan masih sekitar 125 juta jiwa yang belum masuk dalam program ini.(ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button