Etika dan Kesantunan Berpolitik

By Tutang MM 08 Nov 2021, 09:14:25 WIB | dibaca: 143 Politik

Media Digital Bogor

BOGORNews.com:::Salah satu buah dari gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah melahirkan era baru “Reformasi”. Tahun 1998 merupakan awal berubahnya tatanan berpolitik bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, pada masa orde baru kita hanya mengenal 3 partai, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembanguan), Golongan Karya atau lebih dikenal dengan Golkar, dan PDI (Pantai Demokrasi Indonesia) yang akhirnya berubah menjadi PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Waktu itu, saya masih menjadi penulis lepas di beberapa media masa, seperti Republika, Berita Buana, Suara Karya, Suara Pembaharuan, Jayakarta, dan sebagainya. Waktu itu memang keran refirmasi mulai dibuka, media mulai tumbuh subur, media online mulai merangkak namun masih bekum begitu populer waktu itu. Paling yang sudah umum adalah pemanfaatan e-mail, dan Website waktu itu masih relatif  jarang pembacanya. Berbeda dengan sekarang, media online tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Dengan menjamurnya banyak pengguna media sosial, masyarakat pun mulai kecanduan media sosial ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Sehingga tidak sedikit masyarakat mulai berarni menampilkan berbagai hasil karya, informasi, baik melalui media sosial tadi, bahkan melalui VBlog, Blog, Website, Portal, dan sebagainya.

Karya-karya masyarakat yang dipublikasikan di medai sosial ada yang berdasarkan fakta dan data, ada juga yang copy paste dan share tanpa melihat kebenaran tulisan tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat memnghujat, membuat berita bohong atau hoaks, bahkan menghina, tanpa disadari mereka mempublikasikan melalui media sosial tanpa memahami arti dari apa yang mereka publikasikan.

Karena kekurang mengertian, kekurang pahaman masyarakat tentang etika menulis di masa dan di media sosial, maka tidak sedikit menulis tidak memenuhi aturan atau kaidah-kaitan penulisn populer di medi publik. Padahal ada peraturan yang bisa menjeratnya, baik Undang-undang Hak Cipta, Copywrite, Paten dan Merek. Bahkan tidak sedikit masyarakat sudah merasakan betapa beratnya ketika melanggar Undang Umdamg  ITE (Infoprmasi Transaksi Eletronik).

Partai Baru Tidak Solid

Pemilu tahun 2024 mendatang akan diramaikan dengan hadirnya 10 partai baru. Partai baru ini ada yang sebelumnya pernah ada, ada yang merupakan sempalan dari partai yang ada saat ini, seperti Partai Gelora, yang merupakan sempalan dari PKS, dan Partai Ummat merupakan sempalan dari PAN, dan sebagainya.

Banyak partai baru yang sudah lolos verifikasi KUMHAM (Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia) ini sebenarnya masih panjang proses yang harus dilalui untuk lolos dan ikut menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Ssalah satunya adalah persyaratan di KPU terkait dengan jumlah anggota atau kader yang masuk dan rela memberikan foto copy KTP sebagai tanda menjadi anggota partai baru tersebut.

Hal lain yang tidak kalah menariknya untuk disimak dari partai baru ini adalah dalam hal kepengurusan, dualisme kepengurusan, semua ingin jadi ketua dan pengurus partai, dan ini terjadi dibeberapa daerah atau DPD. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kepemimpinan di DPP yang mempunyai kewenangan menetapkan kepengurusan DPW, DPD sampai DPC. Jadi kalau semua keinginan DPW, DPD atau DPC diakomodasi oleh DPP, maka ini yang akan menjadi masalah dan bom waktu sehingga bagi partai baru tidak akan pernah dipilih dan dilirik oleh masayarakat.

Ada partai baru yang kelihatannya mulai tidak solid dan berebut kepemimpinan di beberapa DPD dan bahkan cenderung saling serang dan saling menjatuhkan. Dengan adanya ini, bagi partai baru jelas sangat merugikan karena bisa membunuh dan menghacurkan partainya sendiri.

Berplotik Santun

Ilmu Politik adalah disiplin ilmu luas yang mencakup politik komparatif, hubungan internasional, filsafat politik, hukum danserbagainya. Ini mengeksplorasi bagaimana individu menjalankan kekuasaan dalam pengaturan kelompok dan lembaga, aturan, dan proses yang dibuat untuk mempromosikan berbagai hal dalam berbagai bidang.

Sebagaimana kita ketahui dunia politik itu penuh dengan intrik-intrik guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Persoalan politik di Indonesia tidak hanya diwarnai oleh peran politikus dengan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Selain banyak diyemui money politic dan politik agama pada masa kampanye juga sering diwarnai dengan politik yang kurang santun.

Untuk berpolitik memang harus diawali dengan kejujuran, karena kalau segala sesuatu diawali dengan ketidakjujuran, maka dapat dipastikan hasilnya pun tidak akan baik. Misalnya, ribut dan berebut kepemimpinan ditingkat DPD pengaruhnya akan dirasakan, karena yang paling dekat berhubungan ke bawah adalah DPD dan DPC. Oleh karena itu, bagi pertai baru harus hati-hati untuk menentukan kepengurusan di tingkat DPD atau DPC. Kalau salah pilih dan salah menentukan pemimpin di tingkat DPD dan DPC jangan harap partai tersebut bisa mendapatkan suara ditingkat bawah. Padahal seyogianya partai akan tumbuh dan berkembang apabila dipilih oleh masyarakat.

Bagi para politikus yang ada di daerah harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Politik santun seyogianya merupakan gambaran demokrasi yang baik dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan politik bagi masyarakat ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada elit politiknya. Jika elit politiknya memiliki kualitas moral dan etika yang berbasis akhlak karimah baik dalam pola pikiran maupun tindakan maka politik santun tersebut dapat diwujudkan.

Keteladanan seorang calon pemimpin baik dari eksekutif maupun legislatif diharapkan mampu memainkan peran positifnya dalam rangka mewujudkan atmosfer politik santun di masing-masing daerahnya.  Semoga bermanfaat.






Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Video Terbaru

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Iklan Bogor News